Kurnia Sandy ingin gawang timnas dijaga kiper muda

Mantan kiper tim nasional (timnas) Indonesia, Kurnia Sandy memberikan pandangannya terhadap sejumlah kandidat penjaga gawang pada Piala AFF 2016. Pria 40 tahun ini merasa sekarang saatnya pelatih timnas Garuda, Alfred Riedl memberikan kesempatan untuk penjaga gawang muda.

Seperti diketahui, saat ini ada enam kiper yang mengikuti seleksi untuk Piala AFF yang akan digelar di Myanmar dan Filipina pada 19 November hingga 17 Desember mendatang. Mereka adalah Made Wirawan, Andritany Ardhiyasa, Teja Paku Alam, Kurnia Meiga, Shahar Ginanjar, dan Dian Agus Prasetyo.

Menurut Kurnia, kualitas penjaga gawang muda tidak kalah hebat dengan para senior. Oleh karena itu, dia berharap pada ajang Sepakbola terbesar di kawasan Asia Tenggara ini, Riedl memberikan kepercayaan terhadap kiper tersebut.

"Saya lebih suka kalau kiper muda diberikan kesempatan. Jangan selalu terpaku dengan nama besar. Jadi jangan karena sudah pernah di timnas terus otomatis bisa starter," ujar Kurnia saat dihubungi Bola.net, Selasa (23/8).

Diantara keenam kiper tersebut, yang paling senior adalah I Made Wirawan yang sudah berusia 35 tahun. Sementara yang paling muda adalah Teja Paku Alam yang masih 22 tahun.

Lebih lanjut, Kurnia menilai Teja lebih cocok memperkuat timnas. Sebab, pemain Sriwijaya FC itu menampilkan performa impresif ketika memperkuat timnya pada turnamen Indonesia Soccer Championship (ISC) A 2016.

"Teja harus diberikan support di luar teknis, karena untuk kiper level timnas seharusnya tidak perlu lagi dilihat teknik dan sebagainya," tuturnya.

"Kalau kiper muda tidak pernah dicoba, kapan dia bisa menunjukkan kualitasnya? Yang terpenting, Teja harus yakin dengan kemampuannya," tambah mantan pemain Sampdoria ini. 

Sumber : http://www.merdeka.com/sepakbola/kurnia-sandy-ingin-gawang-timnas-dijaga-kiper-muda.html

Menkominfo: Branding mulai beralih ke media digital

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, pentingnya sebuah perusahaan untuk terus melakukan inovasi terhadap branding dari merek dagang yang mereka pasarkan di masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan BrandZ Top 50 Most Valuable Indonesian Brands 206. Ia pun sekaligus mengapresiasi pergelaran acara tersebut.

Kata dia, kemajuan teknologi yang ditunjang dengan akses internet membuat perusahaan mau tidak mau mulai bergerak ke media digital dalam melakukan branding dari sebuah merek dagangnya.

"Sekarang mulai beralih, dari media cetak, televisi, sekarang media online bahkan sosial media. Ini pergerakan yang harus diikuti semua dalam branding," katanya di Jakarta.

Untuk mendukung itu semua, pemerintah sendiri terus membangun proyek Palapa Ring, yang diharapkan mampu mendukung perkembangan perekonomian digital di Tanah Air.

"Pemerintah saat ini tengah membangun jaringan fiber optik hingga tahun 2019, sehingga nantinya seluruh kabupaten dan kota di Indonesia terkoneksi internet melalui Proyek Palapa Ring," katanya.

Dirinya menyampaikan, akses internet yang cepat sudah menjadi kebutuhan dalam peningkatan perekonomian digital. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kemenkominfo terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Dengan adanya Palapa Ring ini, Ia juga berharap tidak ada lagi ketimpangan akses jaringan internet di berbagai daerah, sehingga pembangunan ekonomi juga lebih merata. Diakuinya, saat ini sejumlah wilayah masih kesulitan dalam mendapatkan akses internet cepat.

"Kuncinya ada di kemampuan internet. Saat ini, Internet di Indonesia tidak merata dan timpang. Berdasarkan data Opensignal, di Jakarta, kecepatan unduh internet bisa mencapai 7 Mbps. Dengan akses internet yang lebih cepat akan dapat mendukung perekonomian digital termasuk mendukung sektor pariwisata menjadi lebih semarak," pungkasnya.

BrandZ Top 50 Most Valuable Indonesia Brands sendiri dikerjakan oleh Milward Brown, sebagai agensi riset global dengan riset efektivitas iklan, komunikasi strategis, media dan brand equity.

Sementara BrandZ sendiri merupakan metodologi yang mengombinasikan perhitungan ekuitas sebuah merek berdasarkan wawancara ke lebih dari tiga juta konsumen secara global mengenai ribuan merek.

Sumber : http://www.merdeka.com/teknologi/menkominfo-branding-mulai-beralih-ke-media-digital.html

Investor dinilai masih enggan garap energi terbarukan di Indonesia

Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menilai investor masih enggan mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Sebab, harga energi ramah lingkungan tersebut di dalam negeri masih mahal.

"Energi baru dan terbarukan di Indonesia masih cukup mahal karena industri belum berkembang. kalau di Jerman dan China solar cell sudah murah, beda dengan disini solar cell masih mahal," kata Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Abadi Poernomo, Jakarta, Minggu (21/8).

Makanya, dalam bauran energi nasional, penggunaan energi baru terbarukan masih kalah ketimbang batu bara dan bahan bakar minyak. Abadi mendorong pemerintah membenahi regulasi guna mendorong investasi pengembangan energi terbarukan.

"Dengan adanya investor maka industri EBT akan berkembang."

Dalam kesempatan sama, Kementerian ESDM meyakini pengembangan EBT tak akan terganggu. Meskipun, anggaran kementerian vital mengalami pemangkasan signifikan.

"Target pencapaian EBT sebesar 23 persen pada 2025 itu suatu keharusan dan suatu amanah dari Undang-Undang. Dan tujuan pencapaian itu tetap berjalan tidak terganggu dengan pemotongan anggaran," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana.

Hingga saat ini, katanya, program EBT sudah mencapai 10-11 persen.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/investor-dinilai-masih-enggan-garap-energi-terbarukan-di-indonesia.html

Infrastruktur membaik, pertumbuhan ekonomi melampaui nasional

Pencanangan tahun infrastruktur di dua tahun awal kepemimpinan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membuahkan hasil signifikan. Ganjar berhasil memperbaiki wajah infrastruktur Jateng.

Pencanangan tahun infrastruktur ditandai dengan melonjaknya anggaran perbaikan jalan dan jembatan. Jika pada APBD 2013, Pemprov Jateng hanya mengalokasikan sekitar Rp 600 miliar, Ganjar menaikkan dua kali lipat pada APBD 2014. Tahun berikutnya, anggaran naik lagi dari Rp 1,2 triliun jadi Rp 2,1 triliun. Kenaikan berlanjut pada APBD 2016 menjadi Rp 2,4 triliun yang dicanangkan sebagai tahun infrastruktur pariwisata.

Dampaknya pun terasa. Dari 2.565,621 kilometer jalan provinsi, yang masuk kategori baik meningkat dari 86,70 persen pada 2013 menjadi 88,27 persen pada 2015. Kategori jalan sedang hanya 13,04 persen dan jalan rusak hanya 0,26 persen atau 6,67 kilometer saja.

Catatan untuk kondisi jalan pada 2016 ini belum diketahui. Namun Ganjar memastikan, di akhir 2016 ini sudah tidak ada jalan provinsi yang berkategori rusak. "Semua jalan provinsi sekarang sudah ada penandanya, masyarakat bisa mengecek sendiri, akhir 2016 ini seluruh jalan provinsi mulus," tegasnya.

Membaiknya infrastruktur ini mengungkit pertumbuhan ekonomi Jateng. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan II tahun 2016 sebesar 5,75 persen atau meningkat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun yang sama sebesar 5,06 persen.

Capaian Jateng masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya 5,1 persen. Ganjar juga menyalip Soekarwo di Jawa Timur yang pada triwulan II-2016 hanya menghasilkan 5,62 persen. Padahal pada triwulan pertama 2016, Jatim sudah membukukan 5,34 persen.

Menurut Guru Besar Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang Profesor Andreas Lako, pertumbuhan ekonomi Jateng tiap tahun di era Ganjar Pranowo selalu meningkat dan melampaui Nasional.

"Pada triwulan keempat 2015 malah lebih tinggi dari rata-rata seluruh provinsi di Pulau Jawa, Jateng 6,1 persen, sedangkan Jawa 5,9 persen," ujarnya.

Dampak kenaikan ekonomi itu terlihat pada kesejahteraan masyarakat. Turunnya angka kemiskinan dan pengangguran, bahkan kesenjangan sosial ekonomi di Jateng juga paling rendah di banding provinsi lain di Jawa.

"Dari capaian target, sebanyak 88,13 persen dari 455 target indikator kinerja pembangunan Pemprov Jateng sudah tercapai," jelasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/infrastruktur-membaik-pertumbuhan-ekonomi-melampaui-nasional-catatan-3-tahun-ganjar-pranowo.html

Keluarga korban Mei 98 minta Jokowi selesaikan kasus pelanggaran HAM

Kuasa hukum Paian Siahaan dan Yati Ruyati (orangtua korban kerusuhan Mei '98) Yati Andriyani akan mendesak pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, kewajiban Jokowi menyelesaikan itu diatur dalam UU No 26 tahun 2000.

"Presiden punya kewajiban mengeluarkan Keppres, Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden, Komnas HAM juga bertanggungjawab ke presiden," tutur Yati di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/8).

Menurut Yati, siapapun kepala negara yang tengah menjabat berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan rekomendasi untuk penuntasan kasus kerusuhan Mei '98.



"Yang namanya presiden dia kepala negara dan dia punya kewajiban untuk menindaklanjuti dan ingat bahwa dalam UU No 26 tahun 2000 disebutkan misalnya untuk pembentukan pengadilan HAM itu dibutuhkan Keppres. Nah presiden harus segera mengakhiri ketidakpastian hukum, sangat positif untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak," jelas Yati.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS ini juga menilai Presiden harus mengambil inisiatif cepat untuk mendudukkan para pemegang otoritas yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat agar ketidakpastian hukum para keluarga korban bisa diakhiri. Bila hal ini tak juga dilakukan, kata Yati, maka secara langsung hal itu akan kembali mengendap tak terselesaikan.

"Tergantung pemerintah nya kalau rekomendasi dari majelis hakim didengar, ditindaklanjuti oleh otoritas negara mulai dari DPR, Jaksa Agung, Komnas HAM dan Presiden maka kasus ini bisa diselesaikan," ujar Yati.

"Selama mereka tidak mau menindaklanjuti rekomendasi atau pertimbangan hukum dalam putusan ini, itu juga menunjukkan mereka tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka sepanjang itu pula ketidakpastian hukum bagi para korban pasti akan terus terjadi. Sepanjang itu juga pemerintah melakukan pelanggaran HAM terhadap korban," terang Yati.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/keluarga-korban-mei-98-minta-jokowi-selesaikan-kasus-pelanggaran-ham.html